Sabtu, 08 Oktober 2011

Karakteristik dan Lingkungan Sektor Puplik

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lembaga – lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara atau daerah kini memberi perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi di bandingkan dengan masa- masa sebelumnya, dikarenakan terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparasi dan akuntabilitas publik oleh lembaga – lembaga sektor publik. Jika di amati lebih mendalam, akuntansi sector public memiliki peranan yang sangat vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik. Oleh karena itu kami akan mencoba menyajikan informasi mengenai Akuntansi Sektor publik lebih mendalam.
B. PERMASALAHAN
Akuntansi merupakan suatu aktifitas yang memiliki tujuan (Purposive activity), dan tujuan tersebut di arahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan - tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta, dalam makalah kali ini kita akan membahas perbedaan antara akuntansi dalam sektor publik dan akuntansi dalam sektor swasta.

BAB II
PEMBAHASAN
A. KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan . Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik.
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam- macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah public, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik,sosial dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda- beda. Dari sudut pandang ekonomi “Sektor Publik” dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang – barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak pubik.
Akuntansi sector public dan sector swasta berbeda dalam beberapa hal,misalnya birokrasi pemerintahan, sektor swasta tidak dapat menggantikan tugas dari sector public. Tetapi beberapa tugas dan fungsi sector public sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sector swasta, missalnya tugas untuk mngehasilkan beberapa jenis pelayanan public seperti layanan komunikasi,pendidikan, transportasi public dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.
Komponen lingkungan yang mempengarui organisasi sector public meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.
1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sector public antara lain :
§ Pertumbuhan ekonomi
§ Tingkat inflasi
§ Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
§ Struktur produksi
§ Tenaga kerja
§ Arus modal dalam negri
§ Cadangan devisa
§ Nilai tukar mata uang
§ Utang dan bantuan luar Negri
§ Infrastruktur
§ Teknologi
§ Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
§ Sektor informal
2. Faktor politik
· Hubungan Negara dan masyarakat
· Legitimasi pemerintahan
· Tipe rezim yang berkuasa
· Ideologi Negara
· Elit politik dan massa
· Jaringan internasional
· Kelembagaan
3. Faktor Kultural
Faktor cultural yang mempengaruhi organisasi sector public antara lain.
· Keragaman suku, ras, agama, dan budaya.
· Sistem nilai di masyarakat.
· Historis
· Sosiologi masyarakat
· Karakteristik masyarakat
· Tingkat pendidikan.
4. Faktor Demografi
Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektorpublik antara lain:
· Pertumbuhan penduduk
· Struktur usia penduduk
· Migrasi
· Tingkat kesehatan.
Beberapa pihak sering menilai bahwa sektor public sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, institusi yang saling merugi, maka tuntutan baru muncul agar organisasi sector public memperhatikan Value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector public yang mendasarkan pada lima elemen utama, yaitu:
1. Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana akuntansi sector public dapat meminimalisir input resources yang di gunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi : merupakan perbandingan output / input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan .
4. Keadilan :Mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.
5. Pemerataan atau kesetaraan : penggunaan uang public hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.
Selain kelima hal tersebut diatas, tidak kalah penting adalah :
Input
Merpupakan sumberdaya yang digunakan untuk melakuan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh input: Dokter di RS., guru di sekolah, dan sebagainya.
Output
Merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas, dan kebijakan.mengukur output lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial, seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan. Contoh : turunnya kriminalitas, tentunya hal tersebut belum sepenuhnya benar karena turunnya kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor,seperti peran pendidikan, perbaikan ekonomi, dan sebagainya, data statistic hanya menunjukkan kriminalitas yang dilaporkan atau dicatat, bukan kriminalitas yang sesungguhnya.
Sasaran Antara (Thriughput)
Sasaran antara dapat digunakan sebagai alat ukur jika data output yang sesungguhnya tidak tersedia.misal: Output yang lebih tinggi yang hendak dicapai rumah sakit adalah memperbaiki kesehatan masyarakat, meningkatkan angka harapan hidup, dan sebagainya.
Outcome
Outcome sering dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai missal outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
Outcome lebih sulit ditetapkan dan diukur dikarenakan :
1. Tidak mudah untuk memantau.
2. Adanya masalah politik dalam proses penetapan outcome
3. Perlu untuk mempertimbangkan dimensi kualitas.
Value for money tercapai jika organisasi telah menggunakan biaya input terkecil untuk mencapai Output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Manfaat implementasi konsep Value for money pada organisasi sector public antara lain :
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan public
3. Menurunkan biaya pelayanan public karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public.
5. Meningkatkan kesadaan akan uang public sebagai akar pelaksanaan akuntasi public.

B. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA
a. Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta
1. Tujuan Organisasi
Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba sedangkan sector public bertujuan untuk memberikan pelayanan public.
2. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan sector public berbeda dengan sector swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat resiko. Pada sector public sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for services, laba perusahaan milik Negara, pinjaman pemerintah berupa pinjaman luar negri serta obligasi pemerintah, dan lain sebagainya pendapatan yang sah menurut peraturan perundangan yang telah ditetapkan.sedangkan sumber pembiayaan sector swasta dipisahkan menjadi dua internal dan eksternal, internal terdiri atas laba yang diinvestasikan kembali keperusahaan dan modal pemilik. Sedangkan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public,
3. Pola Pertanggungjawaban
Organisasi public bertanggung jawab kepada masyarakat, Organisasi sector swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham atau kreditor.
4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada sector public bersifat birokatis, kaku, dan hierarkis, Struktur organisasi sector swasta lebih fleksibel.
5. Karakteristik Anggaran dan stakeholder
Rencana anggaran sector public dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan, anggaran sector swasta bersifat tertutup.
6. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi sector swasta berbasis akrual, sedangkan sector public menggunakan system akuntansi kas.
b. Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
1. Keduanya merupakan bagian dari integral dari system ekonomi di suatu Negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Keduanya memiliki masalah yang sama yaitu kelangkaan Sumber Daya keduanya di tuntut agar menggunakan sumberdaya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Dalam proses pengendalian menejemen, keduanya sama – sama membutuhkan informasi yang handal dan relevean untuk melaksanakan fungsi menejemen : Perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.
4. Pada beberapa hal, kedua sector menghasilakan produk yang sama missal transportasi.
5. Kedua sector terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hokum lain yang disyaratkan.

C. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AAA(1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi sector Publik yaitu:
1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Hal ini terkait dengan pengendalian menejemen.
2. Memberikan informasi dari pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab secara tepat dan efektif dalam penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya,memungkinkan bagi pegawai untuk melaporkan kepada public atas hasil oprasi pemerinta dan penggunaan dana public. Hal ini terkait dengan akuntabilitas.
Akuntasi sector public terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian menejemen, dan akuntabilitas.Akuntansi sector public merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai menejemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan ddalam proses pengendalian menejemen mulai dari perencanaan stategi, pembuatan program, pengangaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
D. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Istilah akuntansi “sector public” dipakai pertama kali pada tahun 1952, pada saat itu sector public sering dikaitkan sebagai bagian dari menejemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1970-an muncul kritikan dan serangan yang mempertanykan peran sector public dalam pembangunan, keberadaannya dianggab tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemjuan dan perkembangan yang terjadi di sector swasta oleh pendukung teori pembangunan radikal. Sektor public di anggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sector swasta, bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri dengan alasan sector public sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi.
Tahun1980-an reformasi sector public dilakukan di Negara – Negara industry maju sebagai jawaban atas berbagai kitikan.berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan new public manajemen (NPM) dan reinventing government di banyak Negara terutama Negara Anglo-saxon. Sektor public terus dibenahi menejemen yang diterapkan di sector swasta di terapkan di sector public, dengan mengadopsi mekanisme pasar, kompetisi tender dan privatisasi perusahan – perusahaan public.
Akuntansi sector public berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir, isu yang muncul merupakan tuntutan diciptakannya good public and corporate government.
E. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE
Pengerian governance dapat diartiakan sebagai cara mengelola urusan – urusan public. Word Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resource for development of society” menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP (United Naton Development Program) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan Negara. Ekonomi governance mengacu pada pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada msalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
Karakteristik Good Governance Menurut UNDP
1. Participation: Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat.
2. Rule Of law: Kerangka hokum yang adil tanpa pandang bulu.
3. Transparancy kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public, secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness: Lembaga – lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani stake holder.
5. Consensus orientation : Berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity: Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and Effectivenness. Pengelolaan sumberdaya public dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna(efektif)
8. Accountability:pertanggung jawaban kepada pulik atas aktivitas yang dilakukan.
9. Stategic vision : penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi kedepan.
Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public yaitu penciptaan transparasi, akuntabilitas public, dan value for money (economy, efficiency, and effectiveness)
F. AKUNTABILITAS PUBLIK
Akuntabilitas Publik adalah kwajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan peryanggungjawaban, menyajikan, pelaporan, dan pengungkapan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas public dibagi menjadi dua :
1. Pertanggungjawaban vertical adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dari unit – unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, dan seterusnya.
2. Pertanggungjawaban Horizontalpertanggungjawaban kepada msyarakat luas.
Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship yang henya mengacu pada pengelolaan secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani untuk melaporkan.
Empat dimensi akuntansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sector public:
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hokum(Accountability for probity and legality)
2. Akuntabilitas proses (Process accountability)
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
4. Akuntabilitas Kebijakan ( policy accountability)
G. PRIVATISASI
Perusahaan public tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan Negara. Rendahnya kinerja perusahaan public diperkuat dengan bukti ambruknya sector bisnis pemerintah. Di Indonesia sendiri, masih banyak peusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD) yang dijalankan secara tidak efisien. Inefisiensi dialami leh Bumn dan BUMD tersebut antara lain disebabkan adanya intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behavior, dan menejemen yang buruk.
BUMN dan BUMD dalam era globalisasi akan menghadapi tekanan dan tuntutan yaitu:
· Regulation dan political pressure.
· Social pressure
· Rent seeking behavior.
· Economic dan efficiency
Privatisasi merupakan salah satu merenofasi perusahaan public untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan – perusahaan public. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam stuktur modal perusahaan public sehingga kinerja financial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.
H. OTONOMI DAERAH
Salah satu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tantang penyelenggaraan otonomi daerah pengatuaran pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuanagn pusat dalam kerangka NKRI meupakan landasan ukum dikeluarkannya UU no. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keunagan antara pemerintahan pusat dan daerah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.misi kedua undang – undang tersebut adalah desentrilisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah atau dari pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.
Desentralisasi mempunyai dua manfaat :
1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia dimasing – masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumberdaya produkif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ketingkat pemerintah yang paling rendah.

BAB III
KESIMPULAN
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam- macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah public, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik,sosial dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda- beda. Dari sudut pandang ekonomi “Sektor Publik” dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang – barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak pubik.
Akuntansi sector public dan sector swasta berbeda dalam beberapa hal,misalnya birokrasi pemerintahan, sektor swasta tidak dapat menggantikan tugas dari sector public. Tetapi beberapa tugas dan fungsi sector public sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sector swasta, missalnya tugas untuk mngehasilkan beberapa jenis pelayanan public seperti layanan komunikasi,pendidikan, transportasi public dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.
Sektor public sering dinilai negative oleh beberapa pihak, misalnya sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi.Tuntutan baru muncul agar organisasi sector public memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sector pubik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas public dan privatisasi terhadap perusahaan – perusahaan milik public untuk menciptakan good public and corporate government.

DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor public. Yogyakarta: Andi
Hidayah Nurul. 2010. Pusat pengembangan bahan ajar : Modul 1, akuntansi sector public dan swasta. Jakarta: Fakultas Ekonomi UMB
Martani Dwi.2009. akuntansi sector pubik.http://staff.blog.ui.ac.id/. Diakses pada tanggal 19 September 2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar